PAJAK merupakan urat nadi daerah. Tanpa PAD, jalan rusak, sekolah reot, RS ngos-ngosan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan ‘pemegang kunci dapur’ uang rakyat. Namun, ‘dapur’ itu kini mengepul asap hingga mengakibatkan bau tak sedap.
Laporan soal pungli Samsat Medan Utara, dana insentif Rp38 miliar ngendap, sampai Program Gebyar Pajak yang “tiba-tiba nongol” tanpa jejak di RAPBD, semua sudah ‘telanjang’ di ruang publik. Sumbernya bukan gosip warung kopi. Ada orang dalam yang buka suara.
Masalahnya bukan cuma nominal. Rp17 ribu untuk motor, Rp23 ribu untuk mobil. Kecil kalau dihitung bijian. Tapi kalau dikali ribuan unit tiap bulan, dikali 12 bulan, dikali tahun, itu duit besar. Dan yang lebih bahaya, tidak ada kuitansi dan jejak. Itu namanya ruang gelap.
Ruang gelap bikin 3 hal. Yakni, petugas jadi raja kecil, wajib pajak jadi korban, dan negara buntung. Yang bikin geleng kepala, meski telah ramai di media, tapi sampai hari ini belum ada langkah penyidikan yang kelihatan. Diamnya aparat penegak hukum sama bahayanya dengan diamnya institusi. Karena diam ditafsir publik sebagai restu.
Padahal kaidahnya sederhana. Kata Sunaryo dari RCW: Kalau bersih, buka. Kalau kotor, sikat. Nggak ada opsi ketiga.
Program Gebyar Pajak jadi contoh klasik. Mau genjot PAD itu wajib. Tapi cara mainnya nggak bisa “tembak dulu, lapor belakangan”. Kalau nggak ada di RAPBD, dasar hukumnya dari mana?. Kalau nggak ada mekanisme jelas, akuntabilitasnya ke siapa?. Wajib pajak berhak nanya: uang saya dipakainya buat apa?.
Bapenda Sumut sekarang di persimpangan. Pilihan cuma dua. Jalur 1: Buka dapur. Rilis data realisasi, alur pungutan Samsat, status Rp38 miliar, dan legalitas Gebyar Pajak. Panggil media, panggil LSM, panggil DPRD. Transparansi hari ini lebih murah daripada bayar harga kepercayaan yang runtuh besok.
Jalur 2: Tutup mulut. Biarkan spekulasi liar. Biarkan narasi “semua pungli” tumbuh. Biarkan APH masuk karena tekanan publik. Ujungnya sama: kepercayaan hancur, dan yang rugi ya kita semua. Jalan tetap rusak, sekolah tetap bocor.
Pajak bukan sumbangan sukarela. Dia kewajiban warga negara. Tapi kewajiban itu hanya lahir kalau ada kepercayaan. Dan kepercayaan itu lahir dari keterbukaan.
Jadi ke Bapenda Sumut kami titip pesan: Rakyat Sumut nggak minta sempurna. Rakyat cuma minta jujur. Buka data. Jelaskan fakta. Sikat yang main. Karena kalau institusi pengumpul duit rakyat sendiri yang main gelap-gelapan, lalu kita mau nagih jujur ke siapa lagi?. (*)
