Oleh: S Purwadi Mangunsastro, Ketua Yayasan Al Farizi Nusantara
“PERANG” yang sesungguhnya di era modern bukanlah sekadar benturan senjata, melainkan perang moral yang berakar pada nilai kebenaran melawan kebatilan. Dalam konteks Indonesia, peperangan ini diibaratkan laksana kisah pewayangan, dimana kemenangan mutlak akan selalu berpihak pada kebenaran (Pandawa).
Hal ini sejalan dengan janji Allah SWT bahwa kemenangan bagi orang-orang mukmin adalah kepastian (Q.S. Al-Baqarah: 250) – diraih bukan sekadar melalui kekuatan fisik, melainkan keteguhan mental, moral, dan keyakinan. Kisah Nabi Daud mengalahkan Jalut (Goliat) menjadi bukti empiris bahwa Revolusi Akal Budi, yang didukung keberanian, kesabaran, dan doa, mampu menaklukkan kekuatan material yang superior.
Hari ini, bangsa Indonesia menghadapi “peperangan” serupa. Gempuran hegemoni korporasi tanpa batas etika (kaum globalis/Kurawa) menjadi ujian berat bagi ketahanan moral bangsa. Indonesia tidak hanya membutuhkan kalkulasi matematis di atas kertas, melainkan pembenahan spiritual, revolusi akal budi, dan peningkatan ketakwaan.
Kisah Jalut di atas memberi pelajaran dalam menghadapi situasi yang berat dan sulit; dan tidak berlebihan bila menggambarkan situasi krusial dewasa ini oleh serangan ekonomi global. Pertama, berani menghadapi dengan penuh kesabaran. Kedua, mempersiapkan apa saja yang memungkinkan untuk memantapkan langkah. Ketiga, berdoa untuk menguatkan mental.
Ekonomi sebagai Pertarungan Ideologi
Dinamika ekonomi modern pada hakikatnya adalah pertarungan moral. Ekonom Indonesia ditantang memadukan prinsip spiritual dengan kebijakan praktis guna mewujudkan keadilan sosial Ekonomi Pancasila. Menghadapi hegemoni pasar bebas tanpa etika, sistem ekonomi harus membumi dan berlandaskan nilai kemanusiaan.
Tantangan struktural terbesar ekonomi global hari ini adalah sistem riba yang eksploitatif dan memicu individualisme. Larangan riba ditegaskan dalam firman Allah SWT di Q.S. Al-Baqarah: 275-280. Agar nilai spiritual ini dapat diterima secara universal oleh akademisi maupun ekonom, diperlukan kerangka kerja yang terukur. Pendekatan operasional yang dapat diterapkan meliputi :
Bagi Hasil (Profit-Loss Sharing):
Mengganti sistem bunga dengan kemitraan syariah, yang mendorong perbankan untuk benar-benar terlibat di sektor riil dan menanggung risiko bersama nasabah.
Zakat sebagai Redistribusi:
Mengoptimalkan instrumen zakat, infak, dan sedekah (ZIS) guna mencegah penumpukan kapital. Penyaluran ZIS secara masif menjadi solusi jitu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, optimalisasi ZIS adalah aktualisasi nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial (Sila 1, 2, dan 5 Pancasila) yang bersifat universal, bukan eksklusifisme golongan.
Peta Jalan Ekonomi Era Peradaban Baru
Untuk merealisasikan Ekonomi Pancasila, terdapat lima langkah strategis konkret yang mendesak diwujudkan:
1. Penerapan Ekonomi Berkeadilan
Ekonomi berkeadilan memastikan pasar bebas tunduk pada prinsip keadilan sosial. Negara harus bertindak sebagai wasit yang adil, bukan sekadar memfasilitasi korporasi mengakumulasi modal. Di era yang kerap menafikan etika, green economy (ekonomi hijau) dalam pembangunan berkelanjutan menjadi model yang paling tepat untuk menjaga keseimbangan alam.
2. Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Pemberdayaan UMKM dan koperasi adalah fondasi utama demi mencapai pemerataan kesejahteraan. Bersama Kementerian Koperasi RI, pemerintah kini menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru. Kehadiran Koperasi Merah Putih (KMP) di pelosok pedesaan menjadi entitas penggerak yang mentransformasi desa menjadi pelaku utama ekonomi kerakyatan.
3. Reformasi Agraria dan Redistribusi Aset
Mengurangi ketimpangan penguasaan lahan dan sumber daya ekonomi melalui kebijakan redistribusi tanah yang pro-rakyat, sehingga masyarakat lapis bawah memiliki akses langsung ke sumber produksi. Hal ini membutuhkan peran aktif Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
4. Kebijakan Fiskal Pro-Rakyat
Menerapkan sistem perpajakan yang progresif dan adil, di mana pendapatan negara dikelola secara transparan untuk subsidi pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial oleh Kementerian Keuangan RI.
5. Pencegahan Monopoli dan Oligopoli
Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik bisnis yang tidak sehat guna memastikan persaingan usaha yang adil, sebagaimana diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Dengan menggabungkan kekuatan moral, spiritual, dan ketakwaan dengan kebijakan struktural yang operasional, ekonomi Indonesia niscaya akan tumbuh lebih dari sekadar angka-angka makro semu. Pertumbuhan tersebut akan membawa keadilan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadikan ekonomi modern yang beradab sebagai kemenangan nilai-nilai kebenaran. (*)
