Koreksi
Koreksi
Sumut

TNI dan Petani di Deli Serdang Bentrok ‘Rebutan’ Lahan Eks HGU

27
×

TNI dan Petani di Deli Serdang Bentrok ‘Rebutan’ Lahan Eks HGU

Sebarkan artikel ini

KOREKSI Deli Serdang, TNI Angkatan Laut (AL) dan petani penggarap terlibat konflik sengketa lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN di Dusun 8, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Senin (27/7/2026).

Bentrok antara aparat negara dengan masyarakat petani tersebut lantaran ‘rebutan’ lahan milik negara. Dimana, para petani tidak terima lahan yang telah mereka kuasai sejak puluhan tahun, tiba-tiba ‘direbut’ TNI AL.

Dalam kasus ini, petani penggarap menyatakan bahwa lahan yang telah mereka kuasai selama ini adalah eks HGU PTPN yang sudah berakhir sejak tahun 1997 silam.

Sedangkan TNI AL merasa memiliki hak karena adanya kerjasama dengan pihak PTPN tentang Kerjasama Penyelesaian (Recovery) Aset dan Penyerahan Pemanfaatan Lahan pada tanggal 22 Mei 2026 lalu untuk kepentingan Ketahanan Pangan  yang dijalankan Koperasi Konsumen Puskop Kodaeral I Belawan.

Bentrokan berawal datangnya sejumlah Marinir pada, Senin (27/7/2026) untuk melakukan kegiatan okupasi di lahan seluas 270 hektare tersebut.

Satu hari setelah kejadian, petani penggarap pun masih kompak dan berkumpul menolak adanya okupasi. Mereka saat ini sudah tergabung dalam kelompok Forum Masyarakat Tani Limau Manis – Medan Sinembah

Ketua kelompok petani penggarap, Umar Samosir, menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mempertahankan lahan tersebut hingga ‘titik darah penghabisan’.

“Kami akan terus mempertahankan tanah ini. Sudah hampir 30 tahun kami mengelola tanah ini dengan menanami berbagai tanaman. Namun tiba-tiba di okupasi,” ujar Umar, Selasa (28/7/2026).

Umar menyebut, alasan TNI AL ingin ‘menyerobot’ lahan tersebut untuk ketahanan pangan. Padahal kata Umar, alasan pihaknya mengelola lahan tersebut juga untuk kebutuhan hidup, termasuk biaya menyekolahkan anak-anak mereka.

“Selama 27 tahun ini kami mengelola lahan, belum pernah dilarang siapapun. Tetapi sekarang tiba-tiba diokupasi TNI. Militer seharusnya jadi benteng negara, bukan mengurusi tanah,” tukasnya. (Red/08)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *