Koreksi Gorontalo, Bank Rakyat Indonesia (BRI) terpaksa mengeluarkan surat somasi terkait ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gorontalo, menunggak pinjaman kredit.
Kondisi ini praktis berisiko serius bagi perbankan, mengingat pinjaman tersebut sebagian besar hanya dijamin dengan Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai tanpa agunan lain.
Pimpinan Cabang BRI Gorontalo, Komang Wahyu Wedastra Putra, membenarkan hal tersebut. “Iya benar, ada sekitar 200 ASN Gorontalo telah menungggak pinjaman atau kredit macet,” ungkap Komang Wahyu, dikutip, Sabtu (23/8/2025).
Diungkapkan Komang, permasalahan kredit macet berawal ketika pembayaran gaji ASN di tingkat kota maupun provinsi, yang sebelumnya ditransfer melalui BRI beralih ke bank lain pada 2019 silam.
Menurutnya, perpindahan payroll merupakan hal biasa dalam dunia perbankan. Namun, kondisi ini berdampak pada pinjaman ASN yang sudah terlanjur berjalan di BRI.
“Pinjaman ASN umumnya dijamin dengan payroll. Ketika gaji tidak lagi masuk ke rekening BRI, pemotongan angsuran otomatis tidak berjalan. Akibatnya, ASN harus menyetor manual. Jadi diawal tahun 2020 masalah muncul karena tidak sedikit ASN yang lalai, sehingga menunggak,” jelas Komang.
Untuk mengatasi tunggakan tersebut, BRI telah melakukan sejumlah langkah internal. Upaya dimulai dari penagihan langsung ke debitur, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi ke instansi terkait bersama kepala dinas.
Saat hasilnya belum maksimal, BRI mengirimkan surat peringatan (SP) satu, dua dan tiga, hingga akhirnya mengeluarkan surat somasi kepada ASN yang masih belum memenuhi kewajiban pembayaran
“Memang ada yang merespons positif dan kembali mencicil, tetapi banyak juga yang tetap tidak menunjukkan itikad baik. Namun kami tetap membuka ruang komunikasi, karena pada prinsipnya kami ingin penyelesaian yang baik bagi semua pihak,” tambahnya.
Karena kondisi tersebut, pada tahun 2024 BRI menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, Kejati Gorontalo, serta Kejaksaan Boalemo dan Bone Bolango. PKS ini fokus pada penyelesaian kredit macet ASN.
Pada tahap awal 2024, langkah yang ditempuh masih non-litigasi, yaitu pemanggilan ASN oleh kejaksaan untuk mediasi dan negosiasi cara pembayaran. Hasilnya cukup terasa karena sejumlah ASN mulai melunasi kewajiban setelah dipanggil bersama atasannya.
Namun memasuki 2025, upaya non-litigasi dianggap tidak lagi efektif untuk sebagian debitur. Beberapa kasus akhirnya dinaikkan ke tahap litigasi melalui gugatan sederhana di pengadilan. (Red/04)
