KOREKSI Medan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK), memastikan program penanggulangan banjir akan dimaksimalkan pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Plh Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Gibson Panjaitan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) evaluasi Triwulan IV Tahun 2026 bersama Komisi IV DPRD Kota Medan, Senin (05/1/2026).
Gibson menjelaskan, pihaknya terus melanjutkan berbagai program strategis penanganan banjir, mulai dari pembangunan kolam retensi, normalisasi drainase, hingga peninggian tanggul di sejumlah titik rawan genangan.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Dinas SDABMBK telah melakukan koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara serta pihak ketiga, termasuk mitra dari luar negeri.
“Normalisasi sungai secara menyeluruh menjadi tanggungjawab Dinas SDABMBK. Saat ini pengerjaan dilakukan secara masif, termasuk peninggian tanggul yang dikerjakan bersama BWS,” ungkap Gibson.
Selain upaya teknis, Gibson juga mengingatkan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Diharapkan, masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan ke sungai maupun saluran drainase yang dapat memperparah risiko banjir.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya dengan pihak kecamatan, agar penanggulangan banjir berjalan lebih efektif.
Ia juga menyoroti optimalisasi penggunaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sebagai aspirasi masyarakat serta perlunya efisiensi anggaran tanpa mengganggu kinerja dinas terkait.
Sementara, anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, Lela Tul Badri, menyoroti fungsi kolam retensi Martubung yang dinilai belum berjalan maksimal. Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, ditemukan adanya pintu air, namun kondisi drainase menuju lokasi tersebut belum tertata dengan baik.
“Jika sejak awal drainase tidak dinormalisasi, maka fungsi pintu air akan sia-sia. Ini perlu segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Lela juga menyebutkan bahwa di wilayah Kecamatan Medan Deli masih banyak saluran air yang minim dan parit yang tersumbat. Meski pihaknya telah menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah ke parit, namun warga berharap perbaikan infrastruktur dilakukan terlebih dahulu oleh Dinas SDABMBK.
Dinas SDABMBK Medan diminta serius menindaklanjuti permasalahan penanganan banjir dan pokir sebagai perwujudan aspirasi masyarakat melalui perwakilan di DPRD Medan.
Menanggapi berbagai masukan dan aspirasi tersebut, Gibson Panjaitan menegaskan keseriusan Dinas SDABMBK dalam menangani persoalan banjir, termasuk di kawasan Jalan Letda Sujono. Ia memastikan komunikasi dengan pihak BWS terus dilakukan secara intensif. (Red/04)
