KOREKSI Medan, Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan, kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (01/4/2026) lalu.
Ada fakta mengejutkan dalam sidang tersebut. Dimana, nama Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, disebut eks Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta DJKA Kementerian Perhubungan, Danto.
Dihadapan majelis hakim, Danto mengaku diperintahkan oleh Menteri Perhubungan yang saat itu dijabat Budi Karya Sumadi, untuk mengumpulkan dana terkait kepentingan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2024.
“Jadi waktu itu, beliau (Budi) minta kepada saya agar membantu Pilpres. Saya hanya menjalankan tugas. Keterangan saya kenapa melakukan karena takut dicopot itu betul,” ujar Danto, dilansir, Sabtu (04/4/2026).
Danto menyebut, pengumpulan dana dilakukan melalui para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor proyek. “Waktu itu dirapatkan di PPK, satu PPK ada Rp600 juta. Dari PPK menghubungi kontraktor untuk transfer uang tersebut kepada masing-masing kontraktor,” ungkapnya.
Ketua majelis hakim Kamozaro Waruwu kemudian mendalami aliran dana tersebut, termasuk pihak yang menerima. Ia juga mengonfirmasi ulang soal dugaan perintah pengumpulan dana untuk kepentingan pengamanan Pilpres dan Pilkada Sumatera Utara. “Benarkah disuruh Budi Karya Sumadi untuk pengamanan Pilpres?,” tanya hakim.
Pertanyaan hakim secara tegas dibenarkan Danto secara tegas. “Benar pak, pengumpulan dana untuk Pilpres dan Pilkada Sumut untuk Bobby itu benar,” jawab Danto.
Dalam sidang tersebut, jaksa menghadirkan delapan saksi, termasuk mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang memberikan keterangan secara daring. Budi pun membantah pernah memerintahkan eks anak buahnya mengumpulkan dana, termasuk untuk kepentingan Pilpres dan Pilgub Sumut.
“Saya tak pernah memerintahkan saudara Danto untuk memerintahkan itu Yang Mulia. Tak benar ada pengumpulan dana. Saya tak pernah mengarahkannya. Insya Allah saya benar. Tak ada perintah mengumpulkan uang,” tegas Budi Karya. (Red/33)
