Koreksi Jakarta, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyebut, Kementrian Tenaga Kerja (Kemnaker) merupakan gudangnya korupsi. Hal itu diungkapkan menyinggung kasus dugaan korupsi yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Emanuel Ebenezer alias Noel dalam aksi unjukrasa didepan Gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025).
Iqbal menyatakan, praktik korupsi dilingkungan Kemnaker bukanlah hal baru. Menurutnya, banyak proses perizinan yang diterbitkan Kemnaker rawan disalahgunakan oleh pejabat di dalamnya.
“Kita ingin kasus Noel ini tidak terulang. Itu Kemenaker gudangnya korupsi. Izin agen outsourcing itu potensi korupsi. Izin TKA potensi korupsi. Izin sertifikasi K3 potensi korupsi. Banyak perizinan di Kemnaker itu ada kaitan berkelindan dengan perusahaan,” sebut Iqbal di sela-sela aksi demo.
Dia menegaskan, kasus dugaan korupsi di Kemnaker harus dijadikan pelajaran agar tidak ada lagi pejabat yang melakukan praktik serupa. Salah satu cara, kata Said, adalah dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
“Itu gudangnya korupsi. Maka harus ada pembuktian terbalik, harus ada perampasan aset. Kunci masuknya agar tidak ada Noel-Noel yang lain atau memperkecil adalah RUU Perampasan Aset disahkan,” kata Iqbal.
Menurut Iqbal, praktik korupsi di Kemnaker berdampak langsung pada kondisi pekerja. Biaya tambahan akibat pungutan dalam perizinan, akan menambah beban perusahaan dan berujung pada kenaikan biaya yang dikeluarkan buruh.
“Kalau ada korupsi, kan biaya sertifikasi K3 naik, biaya outsourcing naik, biaya TKA naik. Itu namanya overhead cost di perusahaan. Maka labor cost, biaya buruh ditekan. Berarti kalau ada korupsi, kita semua buruh itu tidak sejahtera,” tegas Said. (Red/04)
