KOREKSI Medan, Dugaan korupsi di PT Tembakau Deli Medika (PT TDM), salah satu anak usaha PTPN I Regional 1, mencuat kepermukaan. Dimana, ada dua item kegiatan yang diperkirakan merugikan keuangan negara hingga Rp26,2 miliar atau tepatnya Rp26.221.052.021,4.
Kedua sumber masalah yang merugikan keuangan negara itu terkait dana talangan klaim BPJS atas layanan kesehatan yang tidak pernah diberikan sebesar Rp6.353.823.600, dan aliran dana yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp19.867.228.421,44.
PT TDM yang bergerak di bidang penyediaan layanan kesehatan tersebut, memiliki tiga rumah sakit yang terdiri dari Rumah Sakit (RS) Bangkatan, Tanjung Selamat, dan GL Tobing.
Namun dalam praktiknya, rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS itu mengalami kerugian yang nilainya sangat fantastis. Ironisnya, kerugian tersebut diduga terjadi karena unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Direktur PT TDM bekerjasama dengan para Kepala RS tersebut.
Padahal, tujuan dan lingkup dari kerjasama yang dibidani perusahaan BUMN itu sangat mulia, untuk memberikan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan seperti rawat jalan lanjutan dan rawat inap lanjutan.
Pada laporan keuangan PT TDM periode tahun 2020 sampai 2023 tercatat, komposisi pendapatan rumah sakit dari klaim BPJS antara 93-96%, sedangkan sisanya dari penanganan medis non BPJS.
Namun pada saat BPJS Kesehatan melaksanakan audit ke RS Bangkatan dan Tanjung Selamat (2022-2023), ditemukan indikasi fraud berupa klaim layanan tidak riil atau phantom billing dalam laporan audit BPJS Kesehatan tersebut.
Hasil analisis dokumen dan konfirmasi para pihak, diantaranya ditemukan bahwa PT TDM menanggung kerugian atas talangan pengembalian dana klaim BPJS Kesehatan tersebut.
Selain BPJS Kesehatan, Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) PTPN I juga telah melakukan audit pada RS Bangkatan dan Tanjung Selamat.
Dalam rekomendasi laporannya disebutkan bahwa pengembalian atas klaim phantom billing tersebut menjadi beban kepala rumah sakit, Direktur PT TDM, dan beban korporasi. Sedangkan untuk denda menjadi beban korporasi. (Red/02)
