KOREKSI Langkat, Forum Pemuda Pembangunan Sumatera Utara (FPPSU) mengapresiasi tindakan cepat Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), dalam menangani luapan Sungai Sei Tenang di Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat.
Dimana, Plt Kepala Dinas (Kadis) SDA Provinsi Sumatera Utara, Gibson Panjaitan, turun langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan.
Ketua FPPSU, Wan Agus Yahya menilai, kehadiran langsung pejabat di lapangan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam merespons keluhan masyarakat yang selama ini terdampak banjir akibat luapan sungai tersebut.
“Langkah yang dilakukan Plt Kadis SDA Sumut patut diapresiasi. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menerima laporan di atas meja, tetapi benar-benar melihat kondisi riil yang dihadapi masyarakat,” ujar Wan Agus Yahya, Minggu (14/6/2026).
Menurut Agus, rencana normalisasi pada titik luapan Sungai Sei Tenang merupakan solusi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Diharapkan, program tersebut dapat segera direalisasikan agar ancaman banjir yang selama ini menghantui warga dapat diminimalisir.
“Kami mendukung penuh upaya normalisasi sungai yang akan dilakukan Dinas SDA Sumut. Namun yang terpenting adalah pelaksanaannya harus tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Agus juga mengajak masyarakat untuk mendukung program pemerintah dengan menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan ke aliran sungai yang dapat memperparah pendangkalan serta menghambat aliran air.
“Kami berharap adanya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat. Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Semua pihak harus terlibat agar persoalan ini dapat diselesaikan secara menyeluruh,” tegasnya.
Forum Pemuda Pembangunan Sumut menilai, penanganan Sungai Sei Tenang harus menjadi prioritas, mengingat wilayah tersebut merupakan kawasan yang kerap terdampak luapan air saat curah hujan tinggi.
Dengan adanya normalisasi dan koordinasi lintas sektor, diharapkan risiko banjir dapat ditekan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bermukim di sekitar aliran sungai. (Red/07)
