KOREKSI Jakarta, Meninggalnya seorang ibu hamil (bumil) di Papua bernama Irene Sokoy, diduga akibat ditolak sejumlah Rumah Sakit (RS), terus menuai sorotan dan jadi perbincangan hangat masyarakat.
Teranyar, kasus tersebut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara membicarakan kasus tersebut dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11/2025).
Setelah menerima laporan itu, Presiden Prabowo meminta rumah sakit hingga para pejabat di Papua untuk diaudit. Presiden ingin penyebabnya diketahui karena mengakibatkan nyawa melayang.
“Saya melapor pada beliau (Presiden Prabowo). Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan, audit,” kata Tito.
Tito menjelaskan, audit internal itu menyasar pada rumah sakit dan pejabat-pejabat terkait, termasuk pejabat di dinas kesehatan, pejabat provinsi, hingga kabupaten. Audit juga termasuk aturan-aturan di Kementerian Dalam Negeri, termasuk peraturan kepala daerah.
“Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di Rumah Sakit Umum Provinsi,” ujar Tito.
Tito juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan audit. Sebagai tindak lanjut, Menkes Budi dan pihak Kemendagri sudah menuju Jayapura, Papua.
“Kemudian Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita enggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari Pak Presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama,” kata Tito.
Mendagri juga meminta Gubernur Papua Mathius D Fakhiri memberikan bantuan kepada Irene. “Saya sudah sampaikan, saya sudah komunikasi dengan Gubernur. Saya minta Gubernur, begitu saya dapat informasi, Gubernur Pak Mathius Fakhiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu,” kata Tito.
Gubernur Papua, Mathius Fakhari, telah meminta maaf dan mengaku tragedi tersebut sebagai bukti kebobrokan layanan kesehatan di Papua dan berjanji melakukan evaluasi total.
“Saya mohon maaf atas kebodohan jajaran pemerintah dari atas sampai bawah. Ini contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua,” kata Fakhiri usai mendatangi rumah keluarga Irene di Kampung Hobong, Distrik Sentani.
Mathius juga mengakui banyak fasilitas kesehatan di Papua tidak dikelola dengan baik, termasuk peralatan medis yang rusak. Oleh karena itu, ia memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit, termasuk mengganti para direktur RS yang berada di bawah pemerintah provinsi.
Peristiwa naas itu terjadi pada, Minggu (16/11/2025) ketika Iren mulai merasakan kontraksi dan dibawa menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari. Sesampainya di RSUD, Irene tidak ditangani cepat padahal kondisinya memburuk.
Proses pembuatan surat rujukan ke rumah sakit lainnya pun sangat lambat. Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan.
Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp4 juta karena kamar BPJS penuh.
Irene akhirnya meninggal dunia, Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai. (Red/34)
